Kepala BBTMC Tri Handoko Seto (kiri) dan Direktur Pengendalian Karhutla KLHK Raffles Panjaitan dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (24/9) (ANTARA/Prisca Triferna)
BAROMETERKINI.COM – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyuluhan agar warga memanfaatkan lahan dengan tidak melakukan pembakaran.
"Jadi tidak terpaku harus membakar. Lahan-lahan itu bisa diusahakan menjadi perikanan atau peternakan mungkin. Pemerintah harus masuk ke sana nanti mengintervensi, memberikan dukungan-dukungan. Sehingga masyarakat tidak membakar lagi," ungkap Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Raffles Panjaitan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Pembakaran lahan oleh masyarakat adat termasuk dalam kearifan lokal yang masuk dalam peraturan daerah, peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Perubahan perilaku perlu dilakukan semua aktor dalam peristiwa karhutla seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat serta pemangku kepentingan seperti korporasi.
Masyarakat lokal dapat memanfaatkan lahan untuk kegiatan lain yang tetap dapat menjamin kesejahteraan mereka. Pemerintah dapat membantu dengan memberikan penyuluhan atau mungkin insentif, ungkap Raffles.
Modifikasi cuaca yang dilakukan cukup sukses mengurangi asap di beberapa daerah dan menurut Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBTMC) Tri Handoko Seto, BPPT menargetkan akan ada perubahan signifikan kadar asap secepatnya.
"BPPT menargetkan sampai 30 September ini akan ada perubahan yang signifikan terhadap penurunan eskalasi kebakaran hutan dan lahan," ujar Seto dalam konferensi pers yang diadakan di kantor KLHK itu.
Sumber: Kantor Berita Antara
