Undang Bapilu, Rapat KIK Matangkan Koordinasi Timses Jokowi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jakarta – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) kali ini juga mengundang Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) KIK. Tujuannya mematangkan koordinasi dengan timses di berbagai daerah.

“Hari ini kami bertemu dengan para ketua Bapilu atau lembaga pemenangan pemilu dari KIK, mengingat pileg dan pilpres berjalan serentak. Sehingga diperlukan langkah-langkah koordinasi dan pembagian ruang lingkup yang jelas antara kerja TKN dan kerja partai di dalam memobilisasi seluruh elemen partai, khususnya para caleg untuk satu napas memenangkan Jokowi,” kata Hasto di Posko Cemara, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (3/9/2018).

Hasto mengatakan pihaknya juga tengah mematangkan persiapan deklarasi timses di berbagai daerah. Nantinya timses ini akan langsung bergerak serentak pada 23 September mendatang setelah peresmian Jokowi-Ma’ruf sebagai capres dan cawapres.

“Kami baru membentuk karena sesuai dengan peraturan KPU, kampanye akan dimulai pada tanggal 23 September dan sebelumnya seluruh TKN di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, hari ini sudah diselesaikan,” ucapnya.

Baca Juga :   Pilkada Jadi Pertarungan Prabowo - SBY - Mega Menuju Pilpres 2019

Hasto juga menyampaikan pengumuman ketua timses Jokowi paling lambat disampaikan pada 7 September mendatang. Pengumuman itu sekaligus berbarengan dengan peresmian Posko Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ya tentu saja nama-nama paling lambat tanggal 7 September akan disampaikan oleh paslon Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf, dan kami berharap sekaligus nanti peresmian secara bersama-bersama terhadap kantor TKN Jokowi-Ma’ruf,” ujar Hasto.

Rapat di Posko Cemara ini juga dihadiri Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki. Dia mengatakan tujuannya datang ke rapat timses Jokowi-Ma’ruf adalah memberikan arahan mengenai isu aktual terkini agar tidak mengganggu elektabilitas Jokowi.

“Tadi saya sampaikan ada beberapa pencapaian pemerintah. Termasuk isu-isu aktual, ekonomi, yang perlu segera diatasi pemerintah, karena kalau tidak, akan mengganggu elektabilitas,” kata Teten.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *